Mengungkap Fakta Mengejutkan Negara Pertama Pencetus Perang Dagang di Dunia Bukan Amerika Serikat

Selama ini banyak orang menilai Amerika Serikat sebagai negara yang mempopulerkan praktik perang dagang modern, apalagi setelah berbagai kebijakan tarif era Presiden Donald Trump yang memicu ketegangan dengan China dan negara lainnya. Namun, ternyata jauh sebelum Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan besar dalam perekonomian dunia, Inggris sudah terlebih dulu memperkenalkan kebijakan proteksionisme demi mendukung kepentingan industri dalam negerinya.

Pada abad ke-18, Inggris tengah berada di puncak Revolusi Industri. Masa ini ditandai dengan lonjakan produksi tekstil yang begitu besar berkat teknologi mesin tenun dan pemintal yang terus berkembang. Peningkatan produktivitas ini membuat Inggris memiliki barang surplus yang melimpah, namun di sisi lain, pemerintah juga khawatir dengan masuknya produk serupa dari negara lain yang dapat mengancam produsen lokal.

Untuk mencegah kerugian bagi industri domestik, pemerintah Kerajaan Inggris memberlakukan kebijakan tarif impor yang tinggi, terutama pada produk tekstil India. Saat itu, India dikenal sebagai salah satu produsen kain katun berkualitas tinggi yang banyak diminati pasar Eropa. Karena keunggulan kualitas dan harga yang kompetitif, tekstil India sempat mendominasi pasar Inggris dan Eropa.

Situasi ini membuat pengusaha tekstil di Inggris menuntut perlindungan. Pemerintah pun merespons dengan memberlakukan serangkaian larangan impor dan penetapan tarif tinggi. Praktik inilah yang kemudian dikenal sebagai bentuk awal dari perang dagang. Tujuannya jelas: membendung barang impor supaya produk lokal tetap berjaya.

Langkah-langkah perlindungan tersebut secara tidak langsung memukul industri tekstil India. Produksi mereka menurun drastis akibat kehilangan pasar utamanya di Eropa. Ironisnya, Inggris justru memanfaatkan sumber daya India dengan membeli kapas mentahnya, mengolahnya di pabrik-pabrik di Manchester, lalu mengekspor kembali kain tersebut ke koloni-koloninya, termasuk ke India sendiri.

Kebijakan ini membuat Inggris semakin kaya dan memperluas pengaruh industrinya ke seluruh penjuru dunia. Strategi proteksionisme seperti ini kemudian menjadi inspirasi bagi negara-negara Barat lain yang ingin mempertahankan dominasi industri mereka.

Dalam sejarah ekonomi, proteksionisme sering dianggap sebagai senjata untuk membangun pondasi industri domestik. Setelah kebijakan Inggris terbukti efektif mengokohkan sektor tekstil, berbagai negara Eropa menerapkan strategi serupa dengan melindungi produk unggulannya melalui pengenaan tarif tinggi pada barang impor.

Amerika Serikat sendiri, yang kini sering dilabeli sebagai aktor utama perang dagang modern, juga mengadopsi cara serupa di masa lalu. Di era Presiden George Washington dan Alexander Hamilton, sang Menteri Keuangan pertama, AS menerapkan kebijakan tarif tinggi untuk barang-barang Eropa agar industri dalam negeri, terutama besi dan tekstil, bisa berkembang tanpa tekanan barang impor yang lebih murah.

Proteksionisme menjadi semacam resep pembangunan ekonomi di masa lalu. Negara-negara industri maju tidak serta-merta membuka pasarnya tanpa syarat. Sebaliknya, mereka membentengi industrinya terlebih dahulu hingga cukup kuat bersaing di pasar global.

Setelah Perang Dunia II, tren globalisasi mulai berkembang. Negara-negara mulai membentuk kerja sama multilateral, membangun Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan menekan kebijakan tarif tinggi demi menciptakan pasar bebas. Namun, praktik proteksionisme tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali muncul krisis atau persaingan teknologi yang ketat, negara-negara kembali memakai kebijakan pembatasan perdagangan demi mempertahankan keunggulan domestik.

Contoh nyata bisa dilihat pada kebijakan Presiden Donald Trump yang menaikkan tarif impor baja dan aluminium demi melindungi industri logam Amerika Serikat. Ketegangan dagang dengan China pun muncul karena tuduhan praktik perdagangan tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual. Dampaknya terasa ke berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga teknologi.

Perang dagang modern memang lebih rumit. Tidak hanya bicara soal tarif, tetapi juga soal persaingan teknologi, hak paten, subsidi pemerintah, hingga blokade pasar. Meski begitu, pola dasarnya tetap sama: negara berusaha melindungi industri strategisnya agar tidak kalah bersaing.

Kembali ke sejarah, kisah Inggris di era Revolusi Industri menunjukkan bahwa proteksionisme punya andil besar dalam memajukan perekonomian suatu negara pada fase awal industrialisasi. Tanpa kebijakan tarif tinggi, industri tekstil Inggris mungkin tidak akan berkembang sepesat itu. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan ketimpangan global, menekan negara produsen bahan mentah, dan membatasi arus barang yang seharusnya bebas bergerak.

Seiring waktu, kebijakan perdagangan terus berevolusi. Banyak negara berusaha menyeimbangkan kepentingan industri dalam negeri dengan tuntutan perdagangan bebas. Beberapa negara, terutama yang sedang berkembang, masih menggunakan proteksionisme terbatas untuk menguatkan sektor tertentu seperti otomotif, elektronik, atau pertanian.

Di Indonesia sendiri, wacana proteksionisme sering muncul, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi dan pangan. Pemerintah terkadang menaikkan tarif bea masuk untuk produk luar agar industri lokal bisa lebih kompetitif. Namun, tantangan globalisasi membuat kebijakan semacam ini tidak selalu mudah diterapkan. Indonesia juga terikat perjanjian dagang internasional yang membatasi tarif impor dalam batas tertentu.

Menariknya, perang dagang tidak selalu berdampak negatif. Bagi negara yang sedang membangun industri, kebijakan pembatasan impor bisa membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk tumbuh. Namun, jika diterapkan terlalu lama, pasar domestik bisa terjebak dengan produk berkualitas rendah dan mahal karena minimnya persaingan.

Kini, dengan teknologi digital dan perdagangan lintas negara yang makin cepat, perang dagang bisa muncul dalam bentuk lain. Misalnya, melalui regulasi data, keamanan siber, atau aturan pajak digital. Negara-negara berlomba menetapkan aturan yang kadang membatasi akses perusahaan asing agar memberi ruang bagi pemain lokal berkembang.

Dari sejarah hingga era modern, pola dasar perang dagang tetap sama: melindungi kepentingan nasional di tengah derasnya arus barang dan jasa global. Meskipun kini isu perang dagang sering dikaitkan dengan Amerika Serikat dan China, fakta sejarah mengingatkan bahwa praktik ini sudah lebih dulu diterapkan Inggris demi menjaga kepentingan ekonominya.

Dengan memahami akar sejarah ini, kita dapat melihat bahwa perang dagang bukan hanya soal konflik ekonomi antarnegara, tetapi juga tentang bagaimana suatu bangsa berupaya mempertahankan kemandirian industri di tengah kompetisi global yang makin ketat.